RIAUMANDIRI.ID, JAKARTA - Kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Airlangga Hartarto menjelang Munas Golkar kian memanas. Kedua belah pihak saling lempar peluru untuk bisa mendapatkan kursi Golkar-1.
Sepekan menjelang Munas Golkar, kubu Bamsoet melemparkan tudingan terhadap Airlangga yang merupakan petahana Ketum Golkar. Loyalis Bamsoet, Syamsul Rizal, menyebut adanya tiga menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang campur tangan dalam pemilihan ketum partainya. Dia mengatakan 3 menteri tersebut menekan DPD Golkar untuk memilih kembali Airlangga Hartarto sebagai ketum.
"DPD I dan DPD II, ditekan, bahkan tolong dicatat, ada indikasi kuat Pak Jokowi juga nggak tahu, tapi ada beberapa pembantu Jokowi dijadikan alat juga untuk tekan DPD-DPD, DPD I, melalui kepala-kepala daerahnya. Dan saya pastikan itu Pak Jokowi tidak tahu. Pak Jokowi sudah dari awal katakan tidak mencampuri urusan Golkar. Lha wong Pak Jokowi baik sama Bamsoet dan Airlangga," kata Syamsul di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (27/11/2019).
Menurut Syamzul, tiga menteri Jokowi itu menelepon langsung para Ketua DPD I Golkar di daerah untuk memilih dan berpihak kepada Airlangga. Namun dia meyakini Jokowi tak tahu-menahu mengenai hal itu.
"Ada tiga pembantu Presiden yang telepon DPD-DPD dan ketua-ketua DPD I dan kepala-kepala daerah untuk pilih Airlangga, berpihak ke Airlangga, yang sebenarnya tiga menteri ini nggak punya jabatan politik di parpol, hanya mau cari legitimasi politik ke Presiden. Biar Presiden itu percaya mereka punya kekuatan politik, padahal sebenarnya nggak, hanya banyak bacot doang. Bukan, bukan dari Golkar. Ada tiga pembantu Presiden, yang satu itu kader Golkar, yang satu akademisi, yang satu partai lain," ungkap Syamsul.
Dia mengatakan 1 nama dari 3 menteri itu ialah Mensesneg Pratikno. Kemudian dua yang lainnya adalah menteri yang berasal dari Golkar dan PDIP.
"Yang muncul sangat santer itu adalah Pak Pratikno, Mensesneg. Nah, ini kalau begini, kalau Golkar pecah, kasihan Pak Jokowi nggak tahu persoalan, tapi dianggap bagian dari itu, PDIP juga. Jadi tidak elok lah kalau kemudian membawa nama Presiden," beber Syamsul.
Tudingan Syamsul langsung dibantah kubu Airlangga. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta loyalis Bamsoet tak asal berbicara.
"Sudahlah, nggak usah ngigau ngomong ke mana-mana. Munas sudah di depan mata, tinggal beberapa hari ke depan. Kalau mau maju jadi calon ketua umum, yakinkan para pemegang suara dengan konsep dan gagasan untuk kemajuan Partai Golkar lima tahun ke depan," sebut Ace.
Airlangga sendiri juga telah memberi bantahan. Menurutnya, tudingan loyalis Bamsoet itu tidak benar.
"Ini kan urusan internal Golkar. Tidak benar. Syamsul Rizal tak perlu ditanggapi," tegas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).
Airlangga juga menjawab isu meminta bantuan Jokowi serta menteri untuk endorsement sebagai ketum. "Ya kan ini mekanisme internal Partai Golkar, mekanismenya jelas," katanya.
Tak hanya soal isu menteri Jokowi yang ikut-ikutan dalam pemilihan pimpinan Golkar, kubu Bamsoet juga melemparkan kritikan soal rapat pleno Golkar yang dipimpin Airlangga semalam, Rabu (27/11). Rapat itu disebut tidak membahas materi krusial Munas Golkar.
"Steering Committee (SC) sebagai panitia yang bertanggung jawab menyusun materi Munas hanya memaparkan kisi-kisi melalui slide di proyektor tanpa membagikan atau menunjukkan secara utuh sejumlah materi krusial yang membutuhkan pengesahan pleno. Di antara materi krusial tersebut adalah laporan pertanggungjawaban dan tata cara pemilihan ketua umum/ketua formatur dan anggota formatur," ujar pro-Bamsoet, Ton Abdillah Has, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2019).
Ton Abdillah juga mengkritik draf tata cara pemilihan ketum Golkar yang telah disusun oleh SC. Menurut dia, dukungan 30% secara tertulis dari pemilik hak suara tidak sesuai dengan aturan partai.
"Pada draf tata cara pemilihan pimpinan partai yang disusun SC juga terdapat ketidaksesuaian dengan ART, di mana paparan lisan ketua SC menyebutkan adanya perubahan tata cara pencalonan menggunakan rekomendasi tertulis minimal 30% pemilik suara," jelas Ton Abdillah.
"Sementara ART pasal 50 menyebutkan pemilihan Ketua Umum DPP dilakukan secara langsung oleh peserta musyawarah melalui tahapan penjaringan, pencalonan dan pemilihan. Terdapat ambiguitas penempatan Pasal 12 poin 4 huruf A yang seyogianya diletakkan pada fase pencalonan melalui pemilihan langsung (voting) di forum Munas, bukan sebagai mekanisme penjaringan lewat rekomendasi tertulis," tambah Ketua Departemen Pendidikan dan Cendekiawan DPP Partai Golkar itu.
Airlangga pun menepis pernyataan Ton Abdillah. Menurut dia, tata cara munas telah dibahas dalam rapat pleno kemarin.
"Ya kan itu (rapat pleno) domain daripada munas, kemarin sudah dibahas," kata Airlangga di Hotel Merlyn Park, Jl Hasyim Asy'ari, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).
Kubu Bamsoet pun mendapat sindiran dari loyalis Airlangga. Ace Hasan meminta para pendukung Bamsoet untuk mengikuti rapat pleno dengan saksama sehingga tidak ada materi yang tertinggal.
"Makanya, ikuti rapat pleno dengan penuh saksama. Jangan tidak memperhatikan ya, apalagi tidak hadir. Padahal kemarin-kemarin mendesak supaya rapat pleno, pas beberapa kali diadakan tapi tidak hadir," sindir Ace kepada wartawan, Kamis (28/11/2019).
Selama ini diketahui kubu Bamsoet kerap mempersoalkan DPP saat belum menggelar rapat pleno. Namun, dalam rapat pleno semalam, Bamsoet diketahui tidak hadir.
Bukan cuma kubu Bamsoet saja yang melemparkan 'serangan'. Pihak Airlangga pun balik melemparkan tudingan. Ketua Korbid DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap ada tawar-menawar posisi oleh Bamsoet saat bertemu dengan Airlangga. Ia mengatakan Bamsoet menyodorkan dua loyalisnya untuk posisi strategis.
"Ada pertemuan antara Pak Airlangga dan Pak BS yang menyepakati komitmen. Yang dua lagi tambahan langsung dari Pak Bamsoet kepada saya melalui telepon. Jadi cuma 5 yang dititipkan," ujar Agus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
Namun Agus enggan membocorkan siapa saja loyalis Bamsoet yang ditawari jabatan. Catatannya masih ia simpan. "Kalau saya buka segini, nanti kelompok BS pecah," sebutnya.
Agus menyebut Bamsoet sudah melanggar komitmen dengan Airlangga. Ini terkait dengan rencana majunya Bamsoet menjadi caketum Golkar.
"Harus dipastikan melanggar komitmen. Tulis saja Agus Gumiwang memastikan Pak Bambang Soesatyo dipastikan melanggar komitmen kalau tetap maju," ucap Agus.
Soal posisi strategis ini juga disampaikan oleh Airlangga. Menko Perekonomian ini mengaku menjajaki lobi dengan loyalis Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk menawarkan posisi strategis. Ada 3 dari 5 pro-Bamsoet yang sudah ditawari.
"Loyalis Bamsoet ada 4 (Airlangga kemudian mengoreksi menjadi 5 orang). Tiga dari 5 sudah ditawari jabatan. Yang satu (orang) komisinya sudah dipenuhi, yang dua (orang) ditawarkan (tapi) tidak bersedia, yang satu (orang) lagi pikir-pikir mungkin masih menimbang," ungkap Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2019).
Airlangga mengatakan catatan tersebut masih disimpan salah satu loyalisnya, Agus Gumiwang Kartasasmita. Airlangga memastikan posisi yang ditawarkan kepada loyalis Bamsoet strategis.
"Ada di Pak Menperin (Agus Gumiwang Kartasasmita). Catatannya masih ada. Posisinya top banget," tutupnya.**